HASIL TES URINE BERTOLAK BELAKANG, KUASA HUKUM SUHERMAN BONGKAR KEJANGGALAN DOKUMEN PERUSAHAAN

Kuningan RM— 

Perbedaan hasil tes urine yang dialami Suherman memunculkan tanda tanya serius. Hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak perusahaan disebut positif, tetapi tes urine mandiri yang dijalaninya sehari kemudian di tempat pelayanan resmi justru menyatakan negatif.

Perbedaan hasil tersebut kini menjadi perhatian kuasa hukum Suherman, Regita Febiyani, S.H., M.H., CPM. Ia menegaskan akan terus mendalami persoalan itu untuk mengungkap duduk perkara yang sebenarnya sekaligus memperjuangkan hak-hak kliennya.

Bagi kuasa hukum, persoalan ini bukan sekadar perbedaan angka pada lembar hasil pemeriksaan. Ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: bagaimana prosedur tes pertama dilakukan, metode apa yang digunakan, dan apa dasar perusahaan mengambil keputusan terhadap Suherman?

“Persoalan ini akan terus kami dalami. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik perbedaan hasil tersebut. Kebenaran harus terungkap dan semuanya harus diperiksa secara objektif,” tegas Regita.

Sorotan lain tertuju pada surat keterangan hasil tes urine pertama yang diterima Suherman. Dokumen tersebut disebut tidak mencantumkan kop surat lembaga pemeriksa.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai identitas penerbit dokumen, kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan, serta keabsahan administrasi surat tersebut. Namun, persoalan ini tetap perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait, bukan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran.

Dua hasil berbeda, prosedur pemeriksaan harus dibuka.

Untuk memperoleh kejelasan, kedua hasil pemeriksaan perlu ditelaah secara menyeluruh, termasuk jenis alat atau metode tes yang digunakan, waktu pengambilan sampel, identitas petugas, serta dokumen pendukung pemeriksaan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah perbedaan hasil terjadi karena faktor teknis, perbedaan metode pengujian, atau terdapat persoalan prosedur yang perlu dipertanggungjawabkan.

Menurut kuasa hukum, setiap temuan mengenai ketidaksesuaian prosedur maupun administrasi harus dijelaskan secara terbuka dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, hasil pemeriksaan semacam ini dapat berdampak langsung terhadap pekerjaan, penghasilan, dan nama baik seseorang. Karena itu, keputusan yang menyangkut nasib pekerja semestinya didasarkan pada proses pemeriksaan yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Regita menegaskan pihaknya akan terus mengumpulkan bukti dan menelusuri rangkaian peristiwa tersebut. Ia ingin memastikan persoalan yang dialami kliennya mendapatkan kejelasan, bukan berhenti pada perbedaan hasil pemeriksaan tanpa penjelasan yang memadai.

Kini, pertanyaan yang masih menunggu jawaban adalah bagaimana pihak perusahaan menjelaskan hasil tes pertama yang berbeda dengan hasil pemeriksaan mandiri Suherman sehari kemudian, serta apa dasar dan prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap pekerjanya.

Radar moralitas membuka ruang bagi pihak perusahaan maupun lembaga pemeriksa untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Perkembangan kasus ini patut dikawal sampai fakta dan bukti memberikan kejelasan.

(Tim/ red)